TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Big Daddy, promotor yang mendatangkan penyanyi eksentrik Lady Gaga untuk konser di Jakarta itu, belum bisa memberi tanggapan apapun terkait larangan pihak kepolisian RI terhadap konser penyanyi nyentrik yang dijadwalkan digelar 3 Juni 2012 itu.
"Kita belum dapat pernyataan lebih lanjut soal ini dan belum bisa komentar apapun, karena belum ada kabar apa-apa," ucap Hanny Marpaung, Corporate Legal Big Daddy, Selasa, (15/5/2012), saat ditemui di Panin Tower, official Office promotor Big Daddy, Senayan.
Hanny menegaskan hingga saat ini belum mendapatkan kabar apapun dari kepolisian terkait pelarangan pertunjukan tersebut. Ia mengaku syok ketika wartawan datang ke kantor untuk meminta keterangan. Sebab, belum ada arahan yang bisa disampaikan secara resmi dari pihak manajemen.
"Dengan kedatangan media kemari, kita syok karena kita belum ada arahan resmi dari manajemen kita. Mohon dukungan aja, semoga semua berjalan lancar," pintanya.
Ia menambahkan pihaknya akan memberikan keterangan secepatnya. "Kami akan bikin pernyataan resmi mengenai pelarangan konser Lady Gaga ini secepatnya, hari ini atau besok. Terimakasih," tandasnya.
JAKARTA– Wakil Ketua Komisi I DPR, TB Hasanuddin menegaskan Polri dinilai gamang dan terkesan tidak memiliki sikap tegas dalam melaksanakan tugasnya. Hal itu terkait dengan adanya upaya dari Polri untuk tidak mengijinkan konser Lady Gaga karena adanya desakan sekelompok organisasi masyarakat (ormas) yang menjadikan posisi Polri terkesan tunduk oleh mereka.
“Mereka (Polri) jadi tidak percaya diri ketika dihadapkan dengan sekelompok orang atau ormas yang ingin memaksakan kehendaknya. Bahkan mereka terkesan tunduk oleh ormas itu,” ucap TB Hasanudin, di Jakarta, Kamis (17/5/2012).
Selain itu dia mengatakan, jika penyanyi asal Amerika tersebut batal menggelar konser di Jakarta, maka menjadi preseden buruk terhadap penegakan hukum diseluruh wilayah NKRI. “Artinya masyarakat sudah semakin tak percaya terhadap aparat ketika aparat mudah didikte siapapun,” ujarnya.
Politisi PDI Perjuangan ini juga melanjutkan negara telah gagal menjaga semangat pluralisme di Republik ini. TB Hasanudin menilai, seharusnya seni adalah seni harus dipandang sebagai karya.
“Andaikan ada yang kurang diterima oleh sebagian masyarakat, selesaikanlah dengan cara bermartabat, bukan dengan cara ancaman, intimidasi, atau tindakan kekerasan. Semoga ini menjadi pembelajaran yang baik untuk Polri kedepan,” pungkasnya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar